A. Standar Akuntansi dan Penentuan
Standar
Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman
umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah
akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam
lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya terdiri dari:
1. deskripsi tentang masalah yang dihadapi
2. diskusi logis atau cara memecahkan
masalah
3. terkait dengan keputusan/ teori
diajukan suatu solusi
Menurut Twedie, standar akuntansi dihasilkan dari lima
interaksi, yaitu:
1. peristiwa ekonomi,
2. kepentingan pribadi,
3. penyebaran ide-ide,
4. perjalanan sejarah ,
5. pengaruh internasional.
Sedangkan menurut Nobes dan Parker mengatakan faktor budaya, sosial dan politik
merupakan faktor dominan yang mempengaruhi regulasi akuntansi di berbagai
negara. Dengan demikian jelas bahwa penentuan standar akuntansi tidak hanya
menyangkut masalah teknis.
Standar akuntansi menurut Edey (1977) dibagi menjadi
empat tipe, yaitu:
1. tipe 1 akuntan harus memberitahukan
kepada user tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode
dan asumsi (kebijakan akuntansi) yang di anut.
2. tipe 2 membantu pencapaian beberapa
keseraaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu.
3. tipe 3 menghendaki pengungkapan
hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan user.
4. tipe 4 menghendaki keputusan
implisit/eksplisit yang harus di buat tentang penilaian aktiva dan penentuan
laba yang disetujui.
Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga
suatu standara mungkin bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain.
Kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan akunyansi secara politik bersifat
sensitif yang disebabkan:
1. kebutuhan terhadap standar akuntansi
muncul bila terdapat pertentangan
2. informasi akuntansi dapat mempengaruhi
tingkat kemakmuran penggunaannya.
3. Dalam menentukan standar ada dua
pendekatan, yaitu:
a. representative faithfulness,
pendekatan ini menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar
laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Pendekatan ini menyamakan
akuntansi dengan proses pemetaan dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan
keadaan keuangan perusahaan secara wajar.
b. economic consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang
memiliki konsekwensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah
penentuan standar yang meemiliki pengaruh positif.
Biasanya proses penentuan standar dilakukan melalui
proses terbuka (due-procees). FASB sebagai contoh dalam proses ini mengikuti
prosedur sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah dari masalah yang
muncul di catat dalam agendanya.
2. Penunjukkan group yang anggotanya
terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis.
3. Discussion Memrorandum (DM) di
sebarkan kepublik untuk di evaluasi selama satu periode paling lambat 60 hari.
4. Dengan pendapat dilakukan untuk
membahas keunggulan dan kelemahan berbagai alternatif yang diajukan FASB
5. Atas berbagai komnentar yang diterima,
FASB mengeluarkan ‘exposure draft” (ED) mengenai standaar akuntansi yang diajukan. ED menentukan
posisi yang pasti dari FASB tentang masalah yang dibahas.
6. ED disebar luaskan ke masyarakat untuk
di evaluasi paling lambat 30 hari
7. Dengan pendapat untuk membahas
kelemahan dan kebaikan berbagai alternatif yang diajukan FASB
Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
1. mengadopsi standar tersebut sebagai
pernyataan tesmi
2. mengajukan revisi terhadap standar
yang diusulkan melalui prosedur “due process”.
3. Menunda pengeluaran standar dan
menyimpan masalah dalan agenda
4. Tidak mengeluarkan standar dan
menghapus isu dari agenda
Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar
akuntansi adalah:
1. Pendekatan pasar bebas
Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi
akuntansi merupakan komiditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang
lain.Sehingga informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan dan
penawaran. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis
informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan
demikian standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa akan
menerima informasi.
2. Pendekatan regulasi
Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau
informasi yang asismetris dalam kaitannya dengan kuantias dan kualitas.
Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bahwa kegagalan pasar dapat dilihat pada
Teori regulasi.
Adanya krisis penentuan standar mendorong munculnya
kebijakan regulasi akuntansi. Oleh karena itu, permintaan terhadapat kebijakan
atau standar semacam iatu di dorong oleh krisis yanag muncul, pihak penentu
standar menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Hubungan antara
permintaan dan penawaran menarah pada suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi
yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus menerus
terhadap standar sesuai permintaan dan penawaran.
Belkaoui (1985:48) mengatakan bahwa regulasi umumnya
diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang
ada. Ada dua teori regulasi dalam industri, yaitu:
a. Teori kepentingan publik (public
interest theory)
b. Teori kepentingan kelompok (interset
group therory).
Teori kepentingan publik berpandangan bahwa regulasi
diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik
pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Sedangkan teori kepentingan keompok
berpandangan bahwa regulasi disediakan sebagai tanggapan atas permintaan
kelompok tertentu untuk memaksimumkan pendapatan mereka. Dalam teori
kepentingan kelompok memiliki dua versi, yaitu teori elit politik dan teori
ekonomi regulasi.
Beberapa pendapat mengenai siapa yang harus
menentukan standar akuntansi:
Argumen pendukung regulasi sektor swasta
Argumen pendukung regulasi sektor swasta
1. Regulasi serktor swasta berkaitan
dengan profesi akuntasi.
2. Suatu badan yang dibentuk oleh sektor
swasta memiliki prestisd tersendiri dan dapat diterima oleh masyarakat bisnis.
3. Oleh karena badan pemerintah
beranggotakan birokrat, ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan
tambahan menjadi tidak sensitif.
4. Ada kecenderungan bahwa pemerintah
yang terlibat dalam badan tersebut bertindak untuk melindungi kepentingan
publik atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan profesi akuntansi
5. Proses legislatif dan otoritas
pemerintah mudah dipengaruhi oleh lobi dan tekanan politik dari pihak tertentu.
6. Standar yang dihasilkan pemerintah
kemungkinan saling tumpang tindih dalam hal paksaan, dan dapat menimbulkan
jugdment yang beragam dari user.
Menurut Prof. Haim Falk menjelaskan ada empat
keuntungan menggunakan standar akuntansi internasional:
1. Berkenaan dengan
rekonsiliasikepentingan – kepentingan khusus dari manajer – manajer yang
bertanggung jawab bagi pelaporan keuangan dan kebutuhan pemakai informasi
keuangan
2. Keterbatasan kapasitas penerima
informasi keuangan ntuk menginterplasikan informasi semacam itu secara tepat
3. Kredibiltas keseluruhan proses
pelaporan keuangan dan profesi akuntansi yang mendukungnya
4. Adanya daya banding informasi keuangan
yang diungkapkan adalah argument yang berkaitan dengan point diatas
Kekuatan yang cenderung mendukung upaya penyusunan
standar akuntansi dan pelaporan internasional diantaranya:
1. Analisis keuangan dan pialang di pasar
modal
2. Kecenderungan perusahan besar mencari
kebutuhan modal dari Negara lain
3. Tumbuhnya operasi – operasi bisnis
multinasional
4. Persetujuan antar Negara yang
mendorong berbagai bentuk harmonisasi
5. Meningkatnya road show para eksekutif
ke berbagai Negara investor
6. Survey
7. Mengglobalnya praktek akuntan
professional ke berbagai Negara
8. Kebijakan dari organisasi kreditur
yang mendorong digunakannya stndar internasional
9. Badan – badan pengawas para modal
10. Buku –
buku teks
Beberapa Sejarah dalam penentuan standar akuntansi
internasional
1. Tahun 1973 Kmite Standar Akuntansi
Internasional (International Accounting Standard Comunite = IASC)
2. Tahun 1977 Organisasi untuk kerja sama
dan pembangunan ekonomi (Organization for economic Coorporation and development
= OECD) mengeluarkan deklarasi investasi dalam perusaan multinasional yang
berisi
3. Tahun 1977 Federasi Internasional
Akuntan(International Federation of Accountant = IFAC)didirikan pada tahun yang
sama pra ahli yang ditunjuk oleh dewan ekonomi dan social PBB mangeluarkan
laporan yang terdiri 4 bagian standar international akuntan si dan pelaporan
bagi perusahaan international
4. Komisi masyarakat Eropa mengeluarkan
Direktif keempat sebagai langkah pertama menuju harmonisai akuntansi eropa
5. Tahun 1987Organisasi Interantional
Komite pasar Modal (IOSCO) menyatakan dalam konferensi tahunannya untuk
mendorong penggunaan standar yang umum dalam praktik akuntansi dan audit
6. IASC dan IOSCO menyetujui suatu
rencana kerj yang penyelesaiannya kemudian mengeluarkan IAS yang membentuk satu
kelompok inti standar yang komprehensif
7. Tahun 1996 Komisi Pasar Modal AS (SEC)
mengumumkan bahwa pihaknya “ mendukung tujuan IASC untuk mengembangkan secepat
mungkin, stadar akuntansi yang dapat digunakan untuk menyusu laporan keuangan
yang dapat digunakan dalam penawaran surat berharga lintas batas’.
8. Tahun 2001 IASB menggantikan IASC dan
mengambil mengambil tanggung jawabnya per tanggal 1 April 2001. Standar IASB
disebut Standar Pelaporan keuangan international (IFRS) dan termasuk dalamnya
IAS yang dikeluarkan IASC
9. Tahun 2002 parlemen Eropa menyetujui
proposal Komisi Eropa bahwa secara nyata perusahaan uni eropa yang tercatat
sahamnya harus mengikutistandar IASB selambat – lambatnya tahun 2005 dalam
laporan keuangan konsolidasi
B. Praktek Akuntansi Berbeda dengan
Standar yang Ditentukan
Alasan utama perbedaan praktek akuntansi dengan standar adalah
1. hukuman terhadap ketidak patuhan
terhadap ketentuan akuntansi lemah dan tidak efektif.
2. Perusahaan boleh melaporkan informasi
lebih banyak dari yang seharusnya.
3. Beberapa negara memperbolehkan
perusahaan mengabaikan standar akuntansi jika operasi dan posisi keuangan
tersaji lebih baik.
4. Beberapa negara, standar akuntansi
hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan, bukan laporan konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan
gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi
dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah
yang sama.
Prinsip-Prinsip Akuntansi
Laporan keuangan diolah dari ratusan atau ribuan
transaksi-transaksi dengan cara yang sistematis dengan suatu dasar tertentu.
Dasar ini dinamakan prinsip-prisip akuntansi yang lazim (General Accepted
Accounting Principles). Justru oleh karena sifat yang tidak eksak dari
akuntansi ini maka diperlukan “prinsip-prinsip akuntansi yang lazim” . Tanpa
adanya prinsip yang berfungsi sebagai patokan atau pedoman ini, maka
kemungkinan masing-masing akuntan akan menggunakan caranya sendiri, sehingga
laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi simpang siur.
Profesi akuntansi telah berusaha mengembangkan
sekumpulan standar yang pada umumnya diterima dan secara universal
dipraktikkan. Usaha-usaha itu telah menghasilkan dipakainya seperangkat aturan
dan prosedur umum yang disebut sebagai prinsip akuntansi berterima umum yang
merupakaguide liness (standar) yang menunjukkan tentang tata cara melaporkan
kejadian ekonomis. Profesi akuntansi di Indonesia yang tergabung dalam Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) telah berhasil menyusun GAAP berupa 35 Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan
(termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan
keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar
akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar. Tetapi dalam
praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Ada empat alas an yang
menjelaskan hal tersebut, antara lain:
1. Di kebanyakan negara hukuman atas
ketidak patuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif.
2. Secara suka rela perusahaan boleh
melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
3. Beberapa negara memperbolehkan
perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannnya
operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik
hasilnya.
4. Di beberapa negara standar akuntansi
hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan
konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan
gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi
dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah
yang sama. Di dalam bab 2 membedakan orientasi akuntansi antara penyajian wajar
versus kepatuhan hukum. Akuntansi peyajian wajar biasanya berhubungan dengan
negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansikepatuhan hukum umumnya ditemukan
di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan
standar, di mana sector swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan
penyajian wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode
dengan kepatuhan hukum.
C. Sistem Akuntansi di Negara Maju
1. Sistem Akuntansi Nasional – RR Cina
Di RRC negara mengendalikan kepemilikan, sehingga hak
menggunakan dan mendistribusikan alat produk-si berlaku secara kaku.
Perekonomian Cina disebut perekonomian hibrid (campuran), karena orientasi
kendali pemerintah dan swasta berjalan bersama.
2. Sistem Akuntansi Nasional –
Republik Ceko
Akuntansi di Ceko telah berubah beberapa kali pada
abad ke-20. Akuntansi dianggap tidak terlalu penting, sehingga L/K tidak
diaudit secara independen. Perkembangan Akuntansi condong ke dunia barat.
3. Sistem Akuntansi Nasional – Taiwan
Taiwan memiliki beberapa industri strategis yang
kepemilikannya oleh negara, tetapi sekarang pemerintah perlahan-lahan melakukan
privatisasi. Banyak perusahaan dimiliki oleh keluarga pengendali, tetapi
kapitalisasi oleh Bursa Efek sangat besar.
4. Sistem Akuntansi Nasional – Meksiko
Bursa efek Meksiko memang terbesar ke-3 di Amerika
Latin, tetapi banyak perusahaan lebih menyukai hutang. Walaupun banyak
perusahaan dikontrol oleh keluarga, tetapi Meksiko berkomitmen terhadap
IAS/IFRS.
5. Sistem Akuntansi di Perancis
Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman
akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan
Comptale General ( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan
September 1947. Pada Tahun 1986, renana tersebut diperluas untuk melaksanakan
ketentuan dalam Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan
revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General berisi :
1. tujuan dan prinsip akuntansi seta
pelaporan keuangan
2. definisi aktiva, kewajiban, ekuitas
pemegang saham, pendapatan dan beban
3. aturan pengakuan dan penilaian
4. daftar akun standar, ketentuan
mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
5. contoh laporan keuangan dan aturan
penyajiannya
Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya
dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan
keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan
secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum
memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan
internasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Lima organisai utama yang terlibat dalam proses
penetapan standar di Prancis adalah :
1. Counseil National de la Comptabilite
atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite de la Reglemetation Comptable
or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
3. Autorite des Marches Financiers or AMF
(Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre des Experts-Comtable or OEC (Ikatan
Akuntansi Publik )
5. Compagnie Nationale des Commisaires
aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)
Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak
dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua
lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota
keduannya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki
kedua klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan
bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan
standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB
Pelaporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan direktur
5. Laporan auditor
Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan
perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu
harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapka dokumen yang terkait
dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya
terdapat di Perancis.
Ciri utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan
mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi
hal-hal berikut :
1. Penjelasan mengenai aturan pengukuran
yang diberlakukan
2. Perlakuan akuntansi untuk pos-pos
dalam mata uang asing
3. Laporan perubahan aktiva tetap dan
depresiasi
4. Detail provisi
5. Detail revaluasi yang dilakukan
6. Analisis piutang dan utang sesuai masa
jatuh tempo
7. Daftar anak perusahaan dan kepemilikan
saham
8. Jumlah komitmen pensiun dan imbalan
pasca kerja lainnya
9. Detail pengaruh pajak terhadap laporan
keuangan
10. Rata-rata
jumlah karyawan sesuai golongan
11. Analisis
pendapatan menurut aktivitas dan geografis
Pengukuran akuntansi
Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda :
Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan
kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk
perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan
menghitung pendapatan kena pajak.
Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan
untuk mencatat penggabungan usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling
method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya
dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa
lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk
penurunan nilai . Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan
metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak
dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi
mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang
berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir
tahun) dan perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.
6. Sistem Skuntansi di Jerman
Pada awal tahun 1970-an, uni Eropa (UE) mulai
mengeluarkan direktif harmonisasi, yang harus diadopsi oleh negara-negara
anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh,
kedelapan seluruhnya masuk kedalam hukum Jerman melalui Undang-undang Akuntansi
Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985.
Karakteristik fundamental ketiga dari Akuntansi di
Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan
pengadilan. Selain kedua hal itu tidak ada yang memiliki status mengikat atau
berwenang. Untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus mmerhatikan HGB
dan kerangka hukum kasus yang terkait.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi
penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara
berbahasa Inggris. Undang –undang tentang pengendalian dan transparansi tahun
1998 memperkenalkan keharusan untuk mengakui badan swasta yang menetapkan
standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut :
1. Mengembangkan rekomendasi atas
penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi
2. Memberikan nasihat kepada Kementrian
Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru
3. Mewakili Jerman dalam organisasi
akuntansi internasional, Seperti IASB
Sistem penerapan standar akuntansi yang baru di
Jerman secara garis besar mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika
Serikat. Namun untuk diperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajib
yang hanya berlaku u/lapoaran keuangan konsolidasi.
Pelaporan Keuangan
Undang – Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus
menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi :
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan\
4. Laporan manajemen
5. Laporan auditor
Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah
laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan
dan dewan pengawas perusahaan, untuk tujuan konsolidasi, seluruh perusahaan
dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang
sama.
Pengukuran Akuntansi
Pengukuran Akuntansi
GAS lebih ketat bila dibandingkan dengan HGB dalam
hal laporan keuangan konsolidasi, menurt GAS 4, metode revaluasi harus
digunakan , sedangkan aktiva dan kewajiban yang diperoleh dalam penggabungan
usaha harus direvaluasi menjadi nilai wajar dan kelebihan yang tersisa
dialokasikan menjadi goodwill. Goodwill diamortisasi selama masa tidak lebih
dari 20 tahun dan diuji untuk penurunan nilai tiap tahunnya.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perusahaan –
perusahaan Jerman sekarang dapat memilih untuk menyusun laporan keuangan
konsolidasi sesuai dengan aturan Jerman sebagaimana dijelaskan di atas, standar
akuntansi internasional, atau GAAP AS. Ketiga pilihan tersebut dapat ditemukan
dalam praktik dan para pembaca laporan keuangan Jerman harus berhati-hati untuk
mencari tahu standar akuntansi manakah yang digunakan.
7. Sistem Akuntansi di Jepang
Akuntansi dan Pelaporan keuangan di Jepang
mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional, untuk
memahami akuntansi Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan
sejarah Jepang. Perusahaan – perusahaan Jepang saling memiliki akuitas saham
satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain.
Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang
meraksasa – yang disebut sebagai keiretsu.
Modal usaha keiretsu, ini sedang dalam perubahan
seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi
stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang
mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya
evaluasi menyeluruh atas standar pelaporan keuangan Jepang.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling
signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada
tiga undang – undang : Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan
Undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh
Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari regulasi
akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar.
Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan
lebih lanjut dalam undang undang pasar modal yang diatur oleh kementrian
keuangan dibuat berdasarkan Undang-undang pasar modal AS dan diberlakukan
terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah perang
dunia II Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan
keputusan.
Pelaporan Keuangan
Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial
diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam
rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut :
1. Neraca
2. Laporan Laba rugi
3. Laporan Usaha
4. Proposal atas Penentuan Penggunaan
(apropriasi) Laba ditahan
5. Skedul Pendukung
Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus
menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang pasar modal yang secara
umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum komersial
ditambah dengan laporan arus kas.
Pengukuran Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan
besar untuk menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus
menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah
merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang
sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk
perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan
dan operasionalnya.
Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode
pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut
dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama
maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.
8. Sistem Akuntansi di Belanda
Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang
menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang
relatif permisif, tetapi standar praktik profesiona yang sangat tinggi. Belanda
merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian
wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah.
Akuntansi Belanda bersedia untuk mempertimbangkan
ide-ide dari luar. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar
internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB
menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi di Belanda tetap liberal sehingga tahun 1970
ketika Undang-undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan, Undang-undang tahun
1970 memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong
pembentukan kelompok Studi Akuntansi Tiga Pihak (Tripaartif) (yang digantikan
oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada Tahun 1981).
Dewan pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan
terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima (bukan diterima) secara umum,
Dewan tersebut memiliki anggota berasal dari tiga kelompok yang berbeda :
1. Penyusunan laporan keuangan
(perusahaan)
2. Pengguna laporan keuangan (perwakilan
serikat buruh dan analis keuangan)
3. Auditor laporan keuangan (institut
Akuntansi Terdaftar Belanda atau NivRA)
Pelaporan Keuangan
Kualitas pelaporan keuangan Belanda sangat seragam,
laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa
Inggris, Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan Keuangan harus memuat
hal-hal berikut :
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan-catatan
4. Laporan Direksi
5. Informasi lain yang direkomendasikan
Pengukuran Akuntansi
Metode yang digunakan adalah metode pembelian,
goodwill merupakan perbedaan antara biaya akusisi dengan nilai wajar aktiva dan
kewajiban yang dibeli. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat
terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilaii kini untuk aktiva berwujud
seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan – perusahaan
Belanda Memiliki Flesibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga
bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos –pos tertentu
dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan
dalam ekuitas pemegang saham. Hal ini antara lain :
1. Kerugian akibat bencana yang tidak
mungkin atau tidak umum untuk diasuransikan
2. Kerugian akibat nasionalisasi atau
sejenis penyitaan lainnya
3. Onsekuensi akibat restrukturisasi
keuangan
9. Sistem Akuntansi di Inggris
Warisan Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris
merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang
kita kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar
(pandangan benar dan wajar) juga berasal dari Inggris.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di
Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-undang tahun 1981
menetapkan lima prinsip dasar akuntansi :
1. Pendapatan dan beban harus
ditandingkan menurut dasar akrual
2. Pos aktiva dan kewajiban secara
terpisah dalam setiap kategori aktiva, dan kewajiban dinilai secara terpisah
3. Prinsip konservatisme
4. Penerapan kebijakan akuntansi yang
konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan
5. Prinsip kelangsungan usaha diterapkan
untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi
Undang-undang tersebut berisi aturan penilaian yang
luas dimana akun-akun dapat ditentukan berdasarkan biaya historis atau biaya
kini.
Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan Inggris termasuk yang paling komprehensif
di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup :
1. Laporan Direksi
2. Laporan Laba dan Rugi dan Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Total Keuntungan dan Kerugian
yang diakui
5. Laporan Kebijakan akuntansi
6. Catatan atas Referensi dalam Laporan
Keuangan
7. Laporan Auditor
Pengukuran Akuntansi
Inggris memperbolehkan baik metode akusisi dan merger
dalam mencatat akuntansi untuk Penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi
penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan.
Pada Tahun 2003, Departemen perdagangan dan
Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, Seluruh perusahaan
Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS, selain GAAP.
10. Amerika Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor
Swasta (Badab Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut
Amerika untuk Akuntan Publik Bersertifikat.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum
(GAAP) terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus
diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya
menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secar umum.
Pelaporan keuangan
Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah
perusahaan AS yang besar meliputi :
1. Laporan manajemen
2. Laporan auditor independen
3. Laporan keuangan utama (laporan laba
rugi,arus kas,laba komprehensif, ekuitas pemegang saham)
4. Diskusi manajemen dan analisis atas
hasil operasi dan kondisi keuangan
5. Pengungkapan atas kebijakan akuntansi
dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan
6. Catatan atas laporan keuangan
7. Perbandingan data keuangan tertentu
selama lima atau sepuluh tahun
8. Data kuartal terpilih
Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan
laporan keuangan AS yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk
perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang
dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari saham
dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak
perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan interim (kuartalan)
diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama.
Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit
dan komentar manajemen secara singkat.
Pengukuran Akuntansi
Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat
mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya.
Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan
peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.
Setelah memahami beberapa sistem akuntansi yang
berlaku dibeberapa negara maju sperti yang telah dijelaskan diatas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal
ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi dimana akuntansi
itu tumbuh dan berkembang.
D. Persamaan dan Perbedaan Sistem
Akuntansi di Negara-Negara Maju
Aturan dan sistem akuntansi di negara - negara maju
memiliki perbedaan dan juga persamaan sistem, di mana dalam setiap standar yang
di gunakan oleh negara tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing -
masing dalam penerapan sistem akuntansi di negaranya. Standar dan aturan
akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama
dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan
akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yangtelah memasukkan
aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris
dan Amerika Serikat.
Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11)menjelaskan adanya tujuh faktor yang menyebabkan
perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan
praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah
1. Sistem hukum
Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah
sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang
berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman,
Spanyol, Belanda menganut Sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman
law. Dalam codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan
keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara
seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris
menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk
kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.
2. Pemilik dana
Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat
dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang
mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal
(shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar
dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian
besar perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para shareholders ini
tidak mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas
adanya pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak
bias (fair information).
3. Pengaruh sistem perpajakan
Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi
sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan
menentukan pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan
menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara
lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat
aturan – aturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh
yang paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.
4. Kemantapan profesi akuntan
Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi
ternyata berbeda-beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan
atau standar dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan
tersebut. Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai
ahli perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang
mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau
mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah
dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis
sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan
menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang
dihasilkan.
5. Inflasi
Inflasi mengaburkan biaya
historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan
beban-beban terkait, sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan
terhadap pendapatan. Negara-negar dengan inflasi tinggi seringkali menuntut
perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan
keuangan mereka. Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan
akuntansi tingkat umum karena pengalaman mereke dengan hiperinflasi. Pada akhir
tahun 1970-an, sehubungan dengan tingkat inflasi yangtidak biasanya tinggi, AS
dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga.
6. Teori akuntansi
Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan
praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini
para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan
mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika
akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan
angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost
information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik
akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.
7. Accidents of history Sistem dan
praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara
yang bersangkutan.
Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan
pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi
di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang
mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia,
krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan
atau interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam
pelaporan keuangan serta perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan
negara yang diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi
negara yang mendudukinya. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara
tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara
berbeda dengan di Negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari
kegiatan perdagangan antar Negara serta munculnya perusahaan multinasional
mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku
secara luas di seluruh dunia.
Referensi :
http://xsaelicia.blogspot.com/
Nama : Sahal Zamzami
Ahda
NPM :
26210326
Kelas :
4eb22
